TAKALAR/KABAR21 – Bupati Takalar, Daeng Manye, telah mengambil keputusan berat untuk menghentikan sementara operasional Rumah Sakit (RS) Galesong. Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa biaya operasional rumah sakit tersebut mencapai Rp500 juta per bulan, sementara tingkat kunjungan pasien hanya satu orang per hari.
RS Galesong, yang dibangun pada tahun 2021 dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp150 miliar, juga mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar pada periode Pj Bupati 2023-2025. Dana tersebut digunakan untuk melengkapi fasilitas dan interior rumah sakit. Namun, hingga saat ini, RS Galesong belum dapat beroperasi secara penuh karena belum adanya kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Daripada APBD terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan pelayanan, lebih baik dihentikan dulu. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai secara tepat sasaran,” tegas Daeng Manye usai rapat evaluasi pada Kamis, 4 September 2025.
Keputusan ini memicu beragam reaksi di masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan keuangan daerah, sementara yang lain menyayangkan potensi rumah sakit yang belum termanfaatkan.
Bupati Daeng Manye menekankan bahwa penutupan sementara ini bukan berarti RS Galesong akan terbengkalai. Pemerintah daerah sedang mencari solusi agar rumah sakit dapat beroperasi secara efektif tanpa membebani APBD.
“Kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Kami sedang menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan BPJS Kesehatan agar rumah sakit ini dapat melayani warga dengan optimal, bukan hanya sekadar bangunan megah,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Takalar berharap dapat mengalihkan anggaran kesehatan ke layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti puskesmas dan program promotif-preventif lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Takalar.
