BULUKUMBA/KABAR21— Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari, yang seharusnya menjadi denyut nadi perekonomian nelayan Bulukumba, kini justru menjadi sumber keluhan. Aktivis menyoroti kondisi pelabuhan yang kotor, semrawut, dan terindikasi kuat lebih memprioritaskan kepentingan kapal wisata.
Tumpukan sampah yang menggunung di berbagai sudut pelabuhan menjadi pemandangan yang memilukan. Kondisi ini diperparah dengan beralih fungsinya area pelabuhan menjadi tempat docking kapal wisata.
“Petugas di sini sudah tidak memprioritaskan nelayan,” keluh seorang aktivis yang juga berprofesi sebagai nelayan. “Mungkin karena pembayaran kapal wisata yang lagi docking itu lebih besar dibanding kami.”
Tak hanya masalah kebersihan dan perubahan fungsi, sejumlah persoalan lain juga mencuat. Pencurian alat-alat nelayan dan bahan bakar (BBM) menjadi momok yang menghantui. Bahkan, muncul dugaan penyalahgunaan fasilitas pelabuhan, di mana meteran listrik PPI disewakan ke kapal wisata tanpa sepengetahuan pihak pengelola resmi. Kasus ini dikabarkan tengah ditangani Polsek Bontobahari.
Hasil penelusuran KABAR21 juga menemukan adanya praktik penarikan retribusi tambat labuh oleh oknum yang bukan petugas resmi PPI. Hingga kini, legalitas dan pertanggungjawaban praktik ini masih menjadi misteri.
Aktivis mendesak agar pengelolaan PPI Bontobahari dievaluasi secara menyeluruh. Mereka menuntut agar fungsi pelabuhan dikembalikan pada tujuan utamanya, yaitu sebagai pusat aktivitas nelayan dan sektor perikanan rakyat. Jika tidak, PPI Bontobahari hanya akan menjadi monumen ketidakadilan bagi para nelayan Bulukumba.
Reporter Ahmad Nur
