MAKASSAR,KABAR21– Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 sampai Semester I 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 31, Kota Makassar, Senin (19/01/2025).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulsel Winner Franky Halomoan Manalu. Bupati Takalar didampingi Wakil Ketua DPRD Takalar Fadel Ahmad dalam acara tersebut.
Pemeriksaan mencakup efektivitas manajemen aset Pemkab Takalar pada periode yang ditetapkan, bertujuan untuk menilai tata kelola aset daerah yang efektif, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Setelah menerima LHP, Bupati Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada BPK Sulsel. “LHP kinerja ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk melihat secara objektif pengelolaan aset daerah yang telah berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, aset daerah memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan publik dan pembangunan, sehingga pengelolaannya harus profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin ke depan pengelolaan aset semakin baik dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ucap Bupati Takalar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sulsel Winner Franky Halomoan Manalu menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada efektivitas pengelolaan aset, tidak hanya menilai kepatuhan aturan tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih efisien dan efektif.
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Takalar menunjukkan dukungan legislatif terhadap upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting untuk memastikan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik.
Pemkab Takalar menyatakan kesiapan melakukan pembenahan sistem dan administrasi pengelolaan aset di seluruh OPD, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
