TAKALAR,KABAR21 – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 mencapai angka fantastis yaitu Rp335 triliun, dengan sebagian besar sumbernya berasal dari alokasi pendidikan. Namun, di tengah besarnya dana yang dialokasikan, beberapa pihak mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan penyebaran manfaat yang belum terasa secara merata di masyarakat.
Di Kabupaten Takalar, pengelolaan dan pengawasan anggaran MBG dilakukan secara terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama mitra kerja daerah. Koordinasi teknis dan pengawasan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Sekretaris Daerah (Sekda) serta dinas terkait. Untuk menjamin transparansi, dana dikelola melalui rekening bersama antara yayasan/mitra pengelola (SPPG) dan BGN.
Dari total anggaran tersebut, 67% atau sekitar Rp223,6 triliun berasal dari pengalihan anggaran pendidikan. Sisanya diperoleh dari sektor kesehatan (Rp24,7 triliun) dan fungsi ekonomi (Rp19,7 triliun). Sebanyak Rp268 triliun dikelola langsung oleh BGN, sedangkan Rp67 triliun dicadangkan untuk keperluan program.
Pemerintah menegaskan bahwa dana MBG 2026 bersumber dari hasil efisiensi belanja negara pada agenda yang kurang produktif. Meskipun sebagian besar berasal dari anggaran pendidikan, kebijakan ini ditujukan langsung untuk meningkatkan kualitas gizi siswa dan santri di seluruh Indonesia, termasuk di Takalar.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat. “Sangat disayangkan anggaran yang begitu besar namun kenyataan sampai kepada masyarakat cukup memperhatikan,” ujar salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya,Senin(23/02/2026).
Sebelumnya, seorang warga juga telah mengemukakan pandangan serupa. “Mengingat dana sangat besar, maka pentingnya hal ini harus transparan agar dana tepat sasaran dan tidak ada kecurangan, sehingga upaya peningkatan gizi bisa benar-benar menjangkau yang membutuhkan,” jelasnya.
(Muhammad Aras)
