TAKALAR,KABAR21 – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marbo di Kecamatan Mangarabombang kembali gencar menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada hari Senin (23/02/2026), paket makanan yang disalurkan disesuaikan dengan kondisi bulan puasa, berbeda dengan paket yang diberikan pada bulan-bulan sebelumnya.
Paket yang didistribusikan langsung ke beberapa sekolah di Mangarabombang pada hari pertama berisi kombinasi sederhana namun kaya akan nutrisi: dua biji roti, kurma, dan kacang. Adaptasi ini dibuat untuk memastikan kebutuhan gizi anak sekolah, balita, dan ibu hamil tetap terpenuhi selama bulan puasa.
Sebagai bagian dari program strategis pemerintah pusat yang sering dikaitkan dengan inisiatif Prabowo-Gibran, SPPG Marbo menjalankan tugasnya mengelola, memasak, dan mendistribusikan makanan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Kegiatan mereka mencakup seluruh tahapan mulai dari pengadaan bahan baku, proses pembuatan makanan, hingga pengiriman ke lokasi tujuan. Selain mendukung kesehatan masyarakat, program ini juga berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi lokal.
Kualitas, kandungan gizi, dan kebersihan setiap makanan selalu diawasi secara ketat untuk menjamin keamanan konsumsi bagi semua penerima manfaat.
Anggaran MBG 2026 Capai Rp335 Triliun, Warga Tekankan Pentingnya Transparansi
Secara terpusat, anggaran MBG di Kabupaten Takalar dikelola dan diawasi oleh BGN bersama mitra kerja daerah, dengan koordinasi teknis dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Sekretaris Daerah (Sekda) serta dinas terkait. Dana program dikelola melalui mekanisme rekening bersama antara yayasan/mitra pengelola (SPPG) dan BGN sebagai upaya menjamin transparansi.
Anggaran program MBG tahun 2026 mencapai angka besar yaitu Rp335 triliun, yang sebagian besar bersumber dari efisiensi belanja negara. Sebesar 67% atau setara Rp223,6 triliun berasal dari pengalihan anggaran pendidikan, sementara sisanya diperoleh dari sektor kesehatan (Rp24,7 triliun) dan fungsi ekonomi (Rp19,7 triliun). Dari total anggaran tersebut, Rp268 triliun dikelola langsung oleh BGN dan Rp67 triliun dicadangkan untuk keperluan terkait.
Pemerintah menegaskan bahwa dana ini diperoleh dari efisiensi agenda yang kurang produktif, dan meskipun sebagian besar berasal dari anggaran pendidikan, kebijakan ini fokus pada peningkatan kualitas gizi siswa dan santri di seluruh Indonesia.
Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengemukakan pandangan penting terkait program ini. “Mengingat dana sangat besar, maka pentingnya hal ini harus transparan agar dana tepat sasaran dan tidak ada kecurangan, sehingga upaya peningkatan gizi bisa benar-benar menjangkau yang membutuhkan,” ujarnya.
(Muhammad Aras)
