TAKALAR/KABAR21– Suasana Rapat Paripurna DPRD Takalar di Gedung Lantai II, Senin (05/04/2026), berubah menjadi panas dan tegang. Anggota Fraksi NasDem, Ahmad Sabang, meledak dalam emosi dan membongkar sejumlah dugaan praktik “busuk” yang merongrong birokrasi di Kabupaten Takalar.
Dengan nada tinggi dan tanpa tedeng aling-aling, Sabang menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRPKP) yang dinilai justru menghambat program pemerintah daerah. Ia bahkan mendesak Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye untuk segera turun tangan mengevaluasi jajarannya.
“Tagline ‘Takalar Cepat’ itu omong kosong kalau di lapangan justru dipersulit!” tegas Sabang lantang.
Bongkar Pungli: Tanda Tangan Saja Minta Uang
Tidak main-main, Ahmad Sabang membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang meresahkan. Ia mengaku mendapat laporan dari seorang investor yang hendak membangun masjid dan rumah tahfidz, namun justru dipermainkan birokrasi.
Ironisnya, saat proses izin sedang berjalan, tiba-tiba dipasang plang pelanggaran. Lebih parah lagi, untuk sekadar tanda tangan dokumen pun diminta “uang pelicin”.
“Sudah disuruh urus izin, tiba-tiba dipasang plang melanggar. Logikanya di mana? Apalagi untuk tanda tangan saja diminta duit. Ini gila! Ini mencoreng nama baik daerah!” semprotnya geram.
Tebang Pilih: Bangun Masjid Dihambat, Perusahaan Mulus
Politisi NasDem ini juga menyoroti pola pelayanan yang timpang. Ia mencontohkan, ada perusahaan besar seperti My Republik yang bisa beroperasi mulus bahkan mendapat rekomendasi langsung kepala dinas, meski izin dianggap belum beres.
Berbanding terbalik dengan warga yang ingin membangun rumah ibadah, justru dipersulit habis-habisan.
“Ada apa ini? Yang besar mulus, yang mau bangun masjid malah dihambat. Ini tidak masuk akal!” serunya.
Serang Bagian Hukum, Siap Mundur dari Jabatan
Kemarahan Sabang tidak hanya menyasar PUPR, tapi juga Bagian Hukum Setda yang dinilai tidak becus bekerja. Ia menuding pihak terkait sering mangkir rapat dan sulit dihubungi saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
“Telepon tidak diangkat, rapat tidak hadir. Bagaimana mau jalan ini Perda?” kritiknya tajam.
Puncaknya, Ahmad Sabang mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menyatakan siap mundur dari jabatan Ketua Bapemperda DPRD Takalar karena merasa gagal dan kecewa melihat kinerja OPD yang tidak proaktif.
“Saya siap mundur. Saya merasa gagal karena tidak didukung. Kalau ini dibiarkan, jangan mimpi Takalar bisa maju!” tandasnya.
Pernyataan keras ini sontak mengguncang forum rapat, memperlihatkan retak serius dalam hubungan legislatif dan eksekutif, serta memicu desakan evaluasi total terhadap kinerja perangkat daerah.
