TAKALAR,KABAR21– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Takalar kembali menunjukkan komitmennya dalam pelayanan publik inklusif dengan melaksanakan kegiatan “jemput bola” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman data biometrik, serta pemadanan data kependudukan bagi para tahanan dan narapidana. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa warga binaan tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan sesuai aturan yang berlaku.
Pelaksanaan ini merupakan tindak lanjut instruksi nasional, merespons surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Dukcapil, serta Surat Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Secara nasional, kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan serentak yang digelar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada hari yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, tim Disdukcapil Takalar memverifikasi data sebanyak 137 warga binaan yang berasal dari Kabupaten Takalar, dari total 571 penghuni yang ada di Lapas. Proses ini krusial untuk memastikan data kependudukan mereka valid, akurat, dan terintegrasi dengan sistem nasional.
Kepala Disdukcapil Takalar (atau perwakilan) menyatakan bahwa kepemilikan NIK yang valid sangat penting bagi warga binaan. Selain sebagai identitas resmi, data yang valid menjadi syarat utama untuk mengakses layanan dasar, khususnya jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Dengan data yang valid, hak-hak warga binaan tetap terpenuhi, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan dan program sosial lainnya. Kami memastikan tidak ada satu pun warga negara yang terabaikan hak administratifnya,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas instansi dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang merata. Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan yang mudah dijangkau, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
