TAKALAR,KABAR21— Penerapan kebijakan Work From Anywhere atau WFA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar tak membuat roda pelayanan publik terhenti, apalagi terabaikan. Buktinya, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar di bawah pimpinan Nasruddin A., ST., M.Si tetap berkomitmen penuh memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya para nelayan, tetap terlayani dengan prima seperti biasa.
Pada Rabu (29/4/2026), suasana di ruang pelayanan kantor dinas tetap ramai dan aktif. Sejumlah petugas dari Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (PPP TPI) terlihat siaga di tempat tugas, siap melayani segala keperluan administrasi yang datang dari warga.
Salah satu layanan yang paling banyak diminati saat ini adalah pengurusan administrasi barcode BBM bersubsidi, syarat wajib bagi nelayan untuk mendapatkan pasokan solar di SPBU. Hal ini diungkapkan langsung oleh Muhriana, salah satu petugas pelayanan.
“Kebanyakan yang datang hari ini mengurus barcode BBM bersubsidi ya. Dokumen ini jadi syarat utama agar mereka bisa mengambil solar subsidi saat akan melaut,” jelas Muhriana.
Hal senada disampaikan rekan kerjanya, Fauziah dan Ani. Keduanya menegaskan bahwa meskipun sebagian pegawai melaksanakan tugas secara fleksibel, tim inti pelayanan tetap hadir dan bekerja normal di kantor, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terhentinya proses pengurusan dokumen.
Dalam prosesnya, lanjut Fauziah, pihaknya tetap menjalankan verifikasi data secara ketat dan transparan, guna memastikan bantuan subsidi tepat sasaran dan hanya diterima oleh pihak yang berhak.
“Setiap rekomendasi yang kami terbitkan sudah tercantum nama SPBU tujuannya, masa berlakunya satu bulan. Adapun jumlah kuota BBM yang didapatkan sudah diatur langsung oleh sistem aplikasi saat proses verifikasi berlangsung, jadi semuanya terukur dan tercatat rapi,” tambahnya.
Salah satu nelayan yang sedang mengurus dokumen, Syarifuddin Daeng Nompo asal Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan ini. Baginya, akses BBM subsidi adalah nyawa dalam menjalankan usaha melaut, dan tetap dibukanya layanan di masa WFA ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah.
“Saya sempat khawatir, takut kalau layanan tutup atau lambat karena ada aturan kerja baru. Ternyata petugas tetap ada dan melayani dengan baik. Ini sangat membantu kami, karena tanpa BBM, kami tidak bisa melaut dan penghasilan pun terhenti,” ujarnya dengan lega.
Kondisi ini membuktikan bahwa fleksibilitas sistem kerja tidak mengurangi tanggung jawab dan kualitas pelayanan. Dinas Perikanan Takalar memastikan kehadiran negara tetap terasa, terutama bagi kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sangat bergantung pada dukungan fasilitas dan kebijakan pemerintah.
Dengan langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat semakin terjaga, sekaligus turut menjaga keberlangsungan roda ekonomi masyarakat pesisir yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
