Jangkar; Pemda Takalar Terkesan Sibuk Terapkan Menajemen Konsep, Program kerja Terabaikan

Uncategorized165 Dilihat

Takalar – kabar21.com | Konsep tata kelola Pemerintahan Kabupaten Takalar selama kurang lebih empat bulan dinahkodai Pejabat (Pj) Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, menimbulkan berbagai macam isu ditengah-tengah masyarakat, terkait kebijakan yang jauh dari ekspektasi dan harapan masyarakat Takalar. Dimana hingga saat ini hanya sebatas menyuguhkan konsep tanpa adanya terobosan ataupun akselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah.

 

Terkesan buntunya penerapan sistem pemerintahan antar birokrasi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sinergitas dengan Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal memadukan program-program pembangunan dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, hingga saat ini belum terlihat sehingga menjadi masalah tersendiri dan terkesan terjadi tarik ulur kepentingan, hingga menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat, dan muncul persepsi bahwa pemerintahaan saat ini hanya sekedar menyuguhkan konsep tanpa melaksanakan program kerja yang sudah seharusnya berjalan.

 

 

Ditempat terpisah, Sahabuddin Alle selaku ketua LSM. Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (JANGKAR), yang selama ini getol mengawal setiap kebijakan birokrasi di Butta Panrannuangku, saat dikonfirmasi langsung di salah satu warkop di Kabupaten Takalar mengatakan bahwa, “Konsep manajemen birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar selama kurang lebih empat bulan dinahkodai Pejabat (Pj) Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, jauh dari ekspektasi dan harapan masyarakat Takalar, padahal harapan di seratus hari pertama pemerintahan sebahagian besar masyarakat berharap banyak Pemerintahan saat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, yang bertujuan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan sehingga dapat merangsang capaian pertumbuhan ekonomi didaerah. Namun kenyataannya hingga saat ini pemerintaan hanya sekedar sibuk mengutak-atik konsep tata kelola Pemerintahan”.Pungkas, Sahabuddin Alle

 

 

lanjutnya, “Saya sangat berharap pemerintahan saat ini lebih fokus melaksanakan program kerja yang sudah seharusnya berjalan sehingga belanja APBD bisa dioptimalkan untuk pembangunan sehingga efek multiplier-nya bisa dinikmati masyarakat setempat dalam bentuk kesejahteraan yang merata. Jangan sampai Kementerian Keuangan memberi sanksi penalti jika tidak maksimal dalam melakukan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Yang berdampak buruk pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Butta Panrannuangku”.Tutupnya.

 

(I)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *